RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 004 Petapahan
Kelas / semester : VI / I
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
Mata Pelajaran : IPS
A.
Standar Kompetensi
1. Memahami perkembangan wilayah Indonesia,
kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara serta
benua-benua.
B.
Kompetensi Dasar
1.1 Mendeskripsikan perkembangan sistem
administrasi wilayah Indonesia
C.
Indikator
Kognitif : 1.1.1 Mengetahui
wilayah provinsi di Indonesia yang mengalami pemekaran
1.1.2 Mengetahui sejarah perkembangan batas
wilayah laut teritorial Indonesia
1.1.3 Menyebutkan pembagian provinsi pada
awal kemerdekaan Indonesia
1.1.4 Menjelaskan perkembangan sistem
administrasi wilayah Indonesia
1.1.5 Menjelaskan tentang otonomi daerah dan
perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
1.1.6 Menunjukan perkembangan sistem
administrasi wilayah Indonesia dalam Peta/globe
Afektif :
1.1.7 Membandingkan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia dengan negara-negara
tetangga
Psikomotor : 1.1.8 Mengidentifikasi
provinsi yang terbentuk di era reformasi
PPBKB : Religius, Rasa ingin tahu, Cinta tanah
air, Disiplin, Rasa hormat, Perhatian, dan Tekun
D.
Tujuan Pembelajaran
Kognitif : 1.1.1.1 Melalui
tanya jawab siswa dapat menyebutkan
wilayah provinsi di Indonesia yang mengalami pemekaran
1.1.2.2 Melalui penjelasan guru siswa dapat
menjelaskan sejarah perkembangan batas wilayah laut
teritorial Indonesia
1.1.3.3 Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan
pembagian provinsi pada awal kemerdekaan
Indonesia
1.1.4.4 Melalui penjelasan guru siswa dapat menjelaskan
tentang otonomi daerah dan perkembangan sistem
di Indonesia
1.1.5.5 Melalui penjelasan guru siswa dapat menjelaskan
perkembangan sistem administrasi wilayah
Indonesia
1.1.6.6 Melalui pengamatan siswa dapat menunjukan
perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia dalam Peta/globe
Afektif : 1.1.7.7 Melalui penjelasan
guru siswa dapat membandingkan perkembangan sistem administrasi wilayah
Indonesia dengan negara-negara tetangga
Psikomotor : 1.1.8.8 Melalui
tanya jawab siswa dapat mengidentifikasi provinsi
yang terbentuk di era reformasi
E.
Materi Ajar
IPS : Perkembangan
Sistem Administrasi Wilayah Indonesia ( terlampir )
F.
Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi kelompok
4. Observasi / Pengamatan
G.
Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan (± 10 Menit)
a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik
untuk
mengikuti proses pembelajaranMenyiapkan alat dan media pembelajaran
b. Mengkondisikan siswa untuk belajar
c. Berdoa
d. Mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang
akan dipelajari
e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian
kegiatan sesuai silabus
f. Menyampaikan tujuan pembelajaran
2. Kegiatan Inti
Eksplorasi :
a. Guru memerintahkan siswa untuk membuka
atlas
b. Guru bertanya kepada siswa tentang jumlah
provinsi yang ada di Indonesia pada saat ini
c. Siswa dapat menyebutkan jumlah provinsi
yang ada di Indonesia pada saat ini
d. Guru bertanya kepada siswa tentang wilayah
provinsi Indonesia yang mengalami pemekaran
e. Siswa
dapat menyebutkan wilayah provinsi Indonesia yang mengalami pemekaran
f. Guru bertanya kepada siswa tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia
g. Siswa dapat menyebutkan menjelaskan tentang perkembangan sistem administrasi wilayah
Indonesia
h. Guru bertanya tentang perbandingan perkembangan sistem administrasi
wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga
i.
Siswa dapat membandingkan
tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia dengan negara-negara
tetangga
j.
Guru bertanya tentang provinsi
apa saja yang terbentuk di era reformasi
k. Siswa dapat menyebutkan provinsi yang terbentuk pada saat era
reformasi
l.
Guru
memerintahkan siswa untuk duduk secara berkelompok
m. Siswa duduk secara berkelompok.
Elaborasi
a. Guru membagikan LKS kepada setiap
kelompok.
b. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan
tentang bagaimana perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia
c. Guru memperhatikan siswa yang sedang bekerja
dengan teman sekelompoknya
d. Perwakilan kelompok membacakan hasil kerja
kelompok masing-masing
e. Melalui bimbingan guru, siswa dapat
menceritakan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia
Konfirmasi
a. Pengukuhan konsep
b. Guru membagikan reward kepada kelompok
siswa
3. Kegiatan penutup
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah diajarkan
b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram
c. Memberikan
umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
d. Menyampaikan
rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
e. Guru memberikan latihan tes tertulis
H.
Media dan Sumber Belajar
1. Alat dan bahan : Atlas, peta, dan globe
2. Sumber
a. KTSP
b. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 6 untuk SD/MI
Kelas SD
c. Buku Sekolah Elektronik ( BSE )
d. Buku paket IPS kelas 5 lainnya yang relevan
e. Peta Indonesia
I.
Penilaian Hasil Belajar
1. Prosedur :
Lisan, tulisan, dan perbuatan
2. Bentuk soal : Pilihan ganda, isian, dan uraian.
3. Jenis : Produk dan unjuk kerja
4. Proses
a.
Awal :Tanya jawan tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia
b.
Proses :Menentukan keaktifan siswa dan
berpartisipasi dalam
berdiskusi dan menyelesaikan tugasnya.
Akhir :Menjawab soal secara tertulis
URAIAN MATERI
Perkembangan Wilayah Administrasi Indonesia
Pada awalnya berdiri negara kesatuan
Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi yang ditetapkan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu
sebagai berikut:
1.
Sumatra
2.
Jawa Barat
3.
Jawa Tengah
4.
Jawa Timur
5.
Sunda Kecil (kepulauan Nusa
Tenggara)
6.
Kalimantan
7.
Sulawesi
8.
Maluku
Pada tahun 1950, provinsi di Indonesia
jumlahnya 11. Hasil pemekaran dari
Provinsi Sumatra yaitu Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah dan Sumatra
Selatan. Provinsi Jawa Tengah dimekarkan
menjadi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan
jumlah provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :
Pada tahun 1956,
jumlah provinsi di Indonesia ada 15 provinsi.
Pada tahun 1957,
jumlah provinsi di Indonesia ada 17 provinsi.
Pada tahun 1958,
provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi.
Pada tahun 1959,
provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi.
Pada tahun 1960,
provinsi di Indonesia berjumlah 21 provinsi.
Pada tahun 1967,
provinsi di Indonesia berjumlah 25 provinsi.
Pada tahun 1969,
provinsi di Indonesia berjumlah 26 provinsi.
Pada tahun 1976
, Timor Timur bergabung dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke 27.
Pada tahun 1999,
Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan Provinsi Maluku dimekarkan
menjadi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
Pada tahun 2000,
Provinsi di Indonesia berjumlah 32 provinsi.
Pada tahun
2002,Provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi.
Pada tahun
2004,Provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi.
Pada 25 Oktober
2012 diresmikannya Provinsi baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga
jumlah provinsi di Indonesia menjadi 34 Provinsi.
A. Provinsi dan ibu Kota
Provinsi
No. Provinsi Ibu
Kota
1 Nanggroe Aceh Darussalam Banda
Aceh
2 Sumatra Utara Medan
3 Sumatra Barat Padang
4 Riau Pekan
Baru
5 Kepulauan Riau Bandar
Seri Bentan
6 Jambi Jambi
7 Bengkulu Bengkulu
8 Sumatra Selatan Palembang
9 Bangka Belitung Pangkal
Pinang
10 Lampung Bandar
Lampung
11 DKI Jakarta Jakarta
12 Banten Serang
13 Jawa Barat Bandung
14 Jawa Tengah Semarang
15 DI Yogyakarta Yogyakarta
16 Jawa Timur Surabaya
17 Bali Denpasar
18 Nusa Tenggara Barat Mataram
19 Nusa Tenggara Timur Kupang
20 Kalimantan Barat Pontianak
21 Kalimantan Tengah Palangkaraya
22 Kalimantan Timur Samarinda
23 Kalimantan Selatan Banjarmasin
24 Sulawesi Utara Manado
25 Gorontalo Gorontalo
26 Sulawesi Tengah Palu
27 Sulawesi Barat Mamuju
28 Sulawesi Selatan Makassar
29 Sulawesi Tenggara Kendari
30 Maluku Ambon
31 Maluku Utara Sofifi
32 Papua Jayapura
33 Irian Jaya Barat Manokwari
34. Kalimantan Utara Tanjung Selor
B. Peta Wilayah Provinsi di
Indonesia
Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam
Didirikan : 7 Desember 1956
Luas Wilayah :
55.392 km2
Letak Astronomis : 2⁰
LU – 6⁰ LU dan 95⁰ BT-98⁰ BT
Batas Wilayah :Utara : Selat Malaka
Timur :
Provinsi Sumatra Utara
Selatan :
Samudra Hindia
Barat :
Samudra Hindia
Provinsi
Sumatra Utara
Didirikan : 7 Desember 1956
Luas Wilayah :
71.680 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LU – 4⁰ LU dan 98⁰ BT- 100⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi NAD
Timur :
Selat Malaka
Selatan :
Provinsi Sumatra Barat dan Riau
Barat :
Samudra Hindia
Provinsi
Sumatra Barat
Didirikan : 3 Juli 1956
Luas Wilayah :
49.333 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LU – 3⁰ LS dan 98⁰ BT- 102⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Sumatra Utara
Timur :
Provinsi Riau
Selatan :
Provinsi Jambi dan Bengkulu
Barat :
Samudra Hindia
Provinsi
Riau
Didirikan : 25 Juli 1958
Luas Wilayah :
94.561 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LU – 2⁰ LS dan 100⁰ BT – 105⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Sumatra Utara
Timur :
Selat Malaka dan Laut Cina Selatan
Selatan :
Provinsi Jambi
Barat :
Provinsi Sumatra Barat
Provinsi
Kepulauan Riau
Didirikan : 24 September 2002
Luas Wilayah :
11.196 km2
Letak Astronomis : 4⁰
LU – 1⁰ LS dan 104⁰ BT – 107⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Singapura dan Laut Cina
Selatan
Timur :
Provinsi Kalimantan Barat
Selatan :
Selat Karimata
Barat :
Provinsi Riau
Provinsi
Jambi
Didirikan : 2 Juli 1958
Luas Wilayah :
53.436 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LS – 3⁰ LS dan 101⁰ BT – 104⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Riau
Timur :
Selat Berhala dan Laut Cina Selatan
Selatan :
Provinsi Sumatra Barat
Barat :
Provinsi Sumatra Barat
Provinsi
Bengkulu
Didirikan : 12 September 1967
Luas Wilayah :
21.168 km2
Letak Astronomis : 2⁰
LS – 5⁰ LS dan 101⁰ BT – 104⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Jambi dan Provinsi
Sumatra Barat
Timur :
Provinsi Sumatra Selatan dan
Jambi
Selatan :
Provinsi Lampung dan Samudra Hindia
Barat :
Samudra Hindia
Provinsi
Sumatra Selatan
Didirikan : 14 Agustus 1950
Luas Wilayah :
113.339 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LS-5⁰ LS dan 102⁰ BT – 105⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Jambi
Timur :
Provinsi Bangka Belitung
Selatan :
Provinsi Lampung
Barat :
Provinsi Bengkulu
Provinsi
Bangka Belitung
Didirikan : tahun 2000
Luas Wilayah :
13.664 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LS – 3⁰ LS dan 105⁰ – 108⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Cina Selatan
Timur :
Selat Karimata
Selatan :
Laut Jawa
Barat :
Selat Bangka
Provinsi
Lampung
Didirikan : 13 Februari 1964
Luas Wilayah :
35.376 km2
Letak Astronomis : 4⁰
LS – 6⁰ LS dan 103⁰ BT – 106⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Sumatra Selatan
Timur : Laut
Jawa
Selatan :
Selat Sunda
Barat :
Samudra Hindia
Provinsi
DKI Jakarta
Didirikan : 10 Febuari 1965
Luas Wilayah :
656 km2
Letak Astronomis : 6⁰
LS – 7⁰ LS dan 106⁰ BT – 108⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa
Timur :
Provinsi Jawa Barat
Selatan :
Provinsi Jawa Barat
Barat :
Provinsi Banten
Provinsi
Banten
Didirikan : tahun 2000
Luas Wilayah :
8.651 km2
Letak Astronomis : 6⁰
LS – 7⁰ LS dan 104⁰ BT – 107⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa
Timur :
Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
Selatan :
Samudra Hindia
Barat :
Selat Sunda
Provinsi
Jawa Barat
Didirikan : 14 Juli 1950
Luas Wilayah :
44.176 km2
Letak Astronomis : 6⁰
LS – 7⁰ LS dan 106⁰ BT – 107⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi DKI Jakarta dan
Laut Jawa
Timur :
Provinsi Jawa Tengah
Selatan :
Samudra Hindia
Barat :
Provinsi Banten
Provinsi
Jawa Tengah
Didirikan : 4 Juli 1950
Luas Wilayah :
34.864 km2
Letak Astronomis : 6⁰
LS – 8⁰ LS dan 108⁰ BT – 111⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa
Timur :
Provinsi Jawa Timur
Selatan :
Samudra Hindia dan Provinsi DI Yogyakarta
Barat :
Provinsi Jawa Barat
Provinsi
DI Yogyakarta
Didirikan :
14 Maret 1950
Luas Wilayah :
3.142 km2
Letak Astronomis : 7⁰
LS – 8⁰ LS dan 110⁰ BT – 111⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Jawa Tengah
Timur :
Provinsi Jawa Tengah
Selatan :
Samudra Hindia
Barat : Provinsi
Jawa Tengah
Provinsi
Jawa Timur
Didirikan : 4 Maret 1950
Luas Wilayah :
47.921 km2
Letak Astronomis : 7⁰
LS – 8⁰ LS dan 111⁰ BT – 114⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa
Timur :
Selat Bali
Selatan :
Provinsi Jawa Tengah
Barat : Samudra
Hindia
Provinsi
Bali
Didirikan : 14 Agustus 1958
Luas Wilayah :
5.632 km2
Letak Astronomis : 7⁰
LS – 9⁰ LS dan 114⁰ BT – 116⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Bali
Timur :
Selat Lombok
Selatan :
Samudra Hindia
Barat :
Selat Bali
Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Didirikan : 14 Agustus 1958
Luas Wilayah :
20.153 km2
Letak Astronomis : 8⁰
LS -9⁰ LS dan 115⁰ BT – 119⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Flores
Timur :
Selat Sape
Selatan :
Samudra Hindia
Barat :
Selat Lombok
Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Didirikan : 14 Agustus 1958
Luas Wilayah :
47.389 km2
Letak Astronomis : 8⁰
LS – 12⁰ LS dan 118⁰ BT – 126⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Flores
Timur :
Selat Ombai
Selatan :
Samudra Hindia
Barat : Selat
Sape
Kalimantan
Barat
Didirikan : 7 Desember 1956
Luas Wilayah :
146.807 km2
Letak Astronomis : 2⁰
LU – 3⁰ LS dan 108⁰ BT – 114⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Negara Malaysia
Timur :
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
Selatan :
Laut Jawa
Barat : Laut
Cina Selatan dan Selat Karimata
Provinsi
Kalimantan Tengah
Didirikan : 2 Juli 1958
Luas Wilayah :
153.800 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LU – 4⁰ LS dan 111⁰ BT – 116⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Kalimantan Timur
dan Kalimantan Barat
Timur :
Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan
Selatan :
Laut Jawa
Barat :
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Timur
Didirikan : 7 Desember 1956
Luas Wilayah :
211.446 km2
Letak Astronomis : 4⁰
LU – 3⁰ LS dan 113⁰ BT – 119⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Negara Malaysia
Timur :
Selat Makasssar dan Laut Sulawesi
Selatan :
Provinsi Kalimantan Selatan
Barat :
Negara Malaysia
Provinsi
Kalimantan Selatan
Didirikan : 7 Desember 1956
Luas Wilayah :
36.985 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LS – 4⁰ LS dan 114⁰ BT – 117⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Kalimantan Timur
Timur :
Selat Makassar
Selatan :
Laut Jawa
Barat :
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi
Sulawesi Utara
Didirikan : 13 Desember 1960
Luas Wilayah :
25.768 km2
Letak Astronomis : 0⁰
LU – 3⁰ LU dan 123⁰ BT – 126⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Sulawesi
Timur : Laut
Maluku
Selatan :
Laut Maluku
Barat :
Provinsi Gorontalo
Provinsi
Gorontalo
Didirikan :
22 Desember 2000
Luas Wilayah :
10.804 km2
Letak Astronomis : 0⁰
LU – 1⁰ LU dan 121⁰ BT – 123⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Sulawesi
Timur :
Provinsi Sulawesi Utara
Selatan :
Teluk Tomini
Barat :
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi
Sulawesi Tengah
Didirikan : 23 September 1964
Luas Wilayah :
68.033 km2
Letak Astronomis : 2⁰
LU – 3⁰ LS dan 120⁰ BT – 122⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Sulawesi
Timur :
Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
Selatan :
Provinsi Sulawesi Tenggara
Barat :
Selat Makassar
Provinsi
Sulawesi Barat
Didirikan : Tahun 2004
Luas Wilayah :
16.787 km2
Letak Astronomis : 1⁰
LS – 4⁰ LS dan 119⁰ BT – 120⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
Timur :
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan
Selatan :
Provinsi Sulawesi Selatan
Barat :
Selat Makasar
Provinsi
Sulawesi Selatan
Didirikan : 13 Desember 1960
Luas Wilayah :
62.482 km2
Letak Astronomis : 0⁰
– 7⁰ LS dan 119⁰ BT – 122⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Barat
Timur :
Provinsi SulawesiTengggara
Selatan :
Laut Flores
Barat :
Selat Makassar
Provinsi
Sulawesi Tenggara
Didirikan : 23 September 1964
Luas Wilayah :
38.140 km2
Letak Astronomis : 3⁰
LS – 6⁰ LS dan 121⁰ BT – 124⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Selatan
Timur : Laut
Banda
Selatan :
Laut Flores
Barat :
Teluk Bone
Provinsi
Maluku
Didirikan : 1 Juli 1958
Luas Wilayah :
85.728 km2
Letak Astronomis : 3⁰
BT – 9⁰ LS dan 126⁰ BT – 135⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Laut Seram
Timur : Laut
Seram
Selatan :
Laut Timor dan Laut Arafuru
Barat : Laut
Maluku
Provinsi
Maluku Utara
Didirikan : 4 Oktober 1999
Luas Wilayah :
53.836 km2
Letak Astronomis : 3⁰
LU – 2⁰ LS dan 125⁰ BT – 130⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Samudra Pasifik
Timur : Laut
Halmahera
Selatan :
Laut Seram
Barat : Laut
Maluku
Provinsi
Papua
Didirikan : 1969
Luas Wilayah :
-
Letak Astronomis : 1⁰
LS – 9⁰ LS dan 135⁰ BT – 141⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Samudra Pasifik
Timur :
Papua Nugini
Selatan :
Laut Arafuru
Barat :
Irian Jaya Barat
Provinsi
Irian Jaya barat
Didirikan : Tahun 2004
Luas Wilayah :
-
Letak Astronomis : 0⁰
LS – 5⁰ LS dan 130⁰ BT – 135⁰ BT
Batas Wilayah : Utara : Samudra Pasifik
Timur :
Provinsi Papua
Selatan :
Laut Arafuru
Barat : Laut
Seram dan Laut Halmahera
C. Wilayah Laut Indonesia
Indonesia
merupakan negara kepulauan dengan wilayah lautan yang cukup luas. Wilayah daratannya terdiri dari beribu-ribu
pulau. Indonesia merupakan negara
kepulauan terluas di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa
terletak pada posisi silang yang sangat strategis, yang berada di Benua Asia
dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah Indonesia pada saat
proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 masih mengikuti
Territoriale Zee en Maritieme Ordonantie tahun 1939. Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil diukur
dari garis air terendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia, penetapan
tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI.
Hal ini lebih
terasa lagi bila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat
itu. Mengingat keadaan lingkungan
alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntunan utama
bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan.
Atas pertimbangan tersebut, maka dikeluarkan Deklarasi Djuanda pada
tanggal 13 Desember 1957.
Deklarasi Djuanda
menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan
pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi
keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya,
pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat
dan utuh, yang ditetepkan UU No:4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak
tahun 1960 luas wilayah berubah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2, dengan
65 % wilayahnya terdiri atas laut atau perairan. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi
Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
1.
Batas laut teritorial yaitu 12
mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas,. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia
memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya
termasuk kekayaan alam di dalamnya.
2.
Batas landas kontinen sebuah
negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman
tidak lebih dari 200 meter. Ladas
kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman
tidak lebih dari 200 meter.
3.
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia,
maka kekayaan alam yang terkandug di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab
untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.
D. Peta Wilayah Laut
Indonesia
Berdasarkan
Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 perairan laut
teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu laut teritorial, batas
landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selain ketiga wilayah perairan laut masih ada
wilayah ini berbeda di dalam dan di antara Kepulauan Indonesia. Contoh wilayah perairan ini misalnya Laut
Jawa, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Laut Banda. Untuk kepentingan
persahabatan antar negara maka dlam konvensi Hukum Laut Internasional
ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Yang dimaksud lintas damai adalah jalur
wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak
merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat.
Laut selain
berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan yang lain dalam memperlancar
hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat
menopang kehidupan rakyat. Potensi yang
ada di laut dapat menimbulkan masalah apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan
lingkungan.
Untuk mencegah
kerusakan lingkungan laut maka beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah :
1.
Membatasi penggunaan beberapa
macam alat penangkapan ikan.
2.
Alat penangkap ikan berupa
pukat harimau dilarang guna melindungi berbagai ikan tertentu.
3.
Memperhatikan daerah, jalur,
dan musim penangkapan.
4.
Mencegah pencemaran dan
kerusakan, melakukan rehabilitasi, dan budidaya sumber daya ikan.
5.
Membatasi daerah penangkapan.
6.
Pengelolaan sumber daya alam
dengan pendekatan lingkungan. Sumber
daya alam harus digunakan secara nasional, tidak merusak lingkungan hidup,
dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhatikan generasi
yang akan datang.
7.
Membuat undang-undang untuk
melindungi penyu dan melindungi pantai tempat penyu bertelur.
8.
Mengeluarkan PP No. 17 tahun
1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas
Bumi di daerah lepas pantai untuk menjaga terpeliharanya lingkungan laut.
Alat Penilaian tertulis
A.
Petunjuk Umum :
1.
Tulislah nama dan nomor
presensimu pada sudut kanan atas !
2.
Bacalah setiap soal dengan
sebaik-baiknya !
3.
Kerjakan dahulu soal yang kamu
anggap mudah !
4.
Periksalah pekerjaanmu sebelum
kamu serahkan kepada guru !
B.
Petunjuk Khusus :
Berilah tanda silang (x) pada huruf
a, b, c, atau d yang merupakan jawaban yang paling benar !
1. Pada awal proklamasi kemerdekaan
Indonesia terdiri atas . . . provinsi.
a. 8
c. 10
b. 9 d. 11
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan
status keistimewaannya pada tahun . . . .
a. 1945
c. 1960
b. 1950 d. 1970
3. Provinsi
termuda di Indonesia.
Beribu kota di Mamuju.
Pernyataan di atas menunjukkan salah satu provinsi di Indonesia
yaitu . . .
a. Gorontalo c.
Banten
b. Bangka Belitung d.
Sulawesi Barat
4. Ibu kota
Provinsi Kepulauan Riau adalah . . . .
a. Pangkal Pinang c. Pekanbaru
b. Tanjung Pinang d. Medan
5. 1) Nusa
Tenggara Barat 4) Sulawesi Barat
2) Madura 5) Bali
3) Nusa Tenggara Timur 6) Maluku
Berdasarkan data di atas, provinsi yang
dimekarkan dari Sunda Kecil adalah . . . .
a. 1), 2), dan 3) c. 2), 4), dan 6)
b. 1), 3), dan 5) d. 4), 5), dan
6)
6. Provinsi yang
belum pernah mengalami pemekaran adalah . . . .
a. Jawa Barat c. Jawa Tengah
b. Jawa Timur d. Kalimantan
7. Riau
kepulauan merupakan pemekaran dari Provinsi . . . .
a. Sumatra Selatan c. Sumatra Tengah
b. Sumatra Barat d. Riau
8. Pada awal
kemerdekaan, provinsi yang belum terbentuk adalah provinsi. . . .
a. Papua c.
Maluku
b. Sulawesi d. Borneo
9. Provinsi
Gorontalo merupakan pemekaran Provinsi . . . .
a. Sulawesi Tenggara c. Sulawesi
Timur
b. Sulawesi Utara d. Sulawesi Barat
10. Di bawah ini
yang bukan batas wilayah Nusa Tenggara Barat adalah . . . .
a. Laut Flores c. Samudra Hindia
b. Selat Sope
d. Timor Leste
11. Selat Sunda
terletak antara pulau … dan ….
a. Kalimantan dan Sulawesi
b. Jawa dan Bali
c. Jawa dan Sumatera
d. Sulawesi dan Papua
12. Gambar
tersebut merupakan provinsi ….
a. DKI Jakarta
b. Banten
c. Gorontalo
d. Bali
13. Negara yang
pernah menjadi bagian dari provinsi Indonesia adalah ….
a. Timor-timur
b. Maluku
c. Nangroe Aceh Darussalam
d. Gorontalo
14. Provinsi di
Indonesia yang batas wilayahnya berupa perairan semua yaitu ….
a. DI Yogyakarta
b. Jawa Barat
c. Sulawesi Selatan
d. Bali
15. Sejak dikeluarkan “Deklarasi Juanda” wilayah
laut teritorial Indonesia berubah menjadi … laut.
a. 3 mil
b. 12 mil
c. 120 mil
d. 200 mil
16.Kapal negara asing dapat melintasi wilayah
perairan Indonesia hingga daerah perairan ….
a. ZEE
b. laut teritorial
c. batas landas kontinental
d. laut bebas
17. Batas wilayah perairan Indonesia yang dapat
dimanfaatkan sumber daya alam lautnya adalah ….
a. ZEE
b. laut teritorial
c. batas landas kontinental
d. laut bebas
18. Kegiatan yang dapat merusak ekosistem laut, kecuali ….
a. merusak terumbu karang untuk mengambil
teripang
b. penggunaan bahan peledak untuk menangkap
ikan
c. membuang limbah ke laut
d. membatasi daerah penangkapan ikan
19. Sampai
dengan 2012 jumlah provinsi di Indonesia adalah . . .
a. 27 c.
33
b. 28
d. 34
20. Provinsi
yang ke – 27 pada tahun 1999 memisahkan diri dari Indonesia adalah…
a. NAD c. Irian Jaya
b. Timor Timur
d. Yogyakarta
II. isilah titik-titik di bawah ini dengan
jawaban yang tepat !
11. Pada tahun
1950 Provinsi Sumatra, berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu …, …, dan ….
12. Sampai tahun
2011 Provinsi Jawa Barat mengalami pemekaran sebanyak dua kali. Nama provinsi
hasil pemekaran dari Provinsi Jawa
Barat adalah … dan ….
13. Pada 1956
Provinsi Kalimantan berkembang menjadi tiga provinsi, yaitu …, …, dan ….
14. Provinsi
Irian Jaya menjadi bagian wilayah Indonesia pada tahun ….
15. Provinsi
yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 adalah ….
16. Ibukota
Provinsi Maluku Utara adalah ….
17. Batas
sebelah utara Provinsi NAD adalah ….
18. Batas sebelah
timur Provinsi DIY adalah ….
19. Provinsi
Kalimantan Barat sebelah utara berbatasan dengan ….
20. Provinsi
Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan ….
Teknik Penilaian
|
NO
|
Bentuk Soal
|
Jumlah Soal
|
Bobot/Skor
|
Skor Maksimal
|
|
1.
|
Pilihan Ganda
|
20
|
2
|
10
|
|
2.
|
Isian
|
10
|
2
|
20
|
|
3.
|
Jumlah
|
30
|
4
|
30
|
Nilai Akhir =
Mengetahui, Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru
Kelas
___________________ ___________________
NIP……..., …………… NIP……..., ………
